Diskresi Jalanan

Diskresi bukan direksi apalagi ereksi…

Diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar UU, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Sumber : Hukumonline.com

Sumber yang lain menyebutkan :

...luasnya diskresi membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Hal ini jelas perlu diantisipasi dengan pengaturan yang lebih rinci, limitatif, dan memiliki tolok ukur yang obyektif untuk menilai bagaimana aparat penegak hukum dan hakim harus menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kelemahannya adalah selama ini diskresi aparat penegak hukum dan hakim masih besar dan belum disertai tolok ukur yang obyektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam diskresi yang luas dan subyektif bagi penyelidik/penyidik/penuntut/hakim untuk mengartikan “bukti yang cukup, ada kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri, atau menghilangkan alat bukt menahan” sebagai dasar penahanan tersangka atau terdakwa. Selain itu masalah diskresi ini pun dapat dilihat dalam aturan MA, dimana tidak ada batas waktu yang jelas bagi hakim agung untuk menyelesaikan suatu perkara.

Oleh karena itu, perlu dibuat suatu pembatasan atas penggunaan diskresi bagi aparat penegak hukum dan hakim. Selain itu, untuk menutup peluang penyalahgunaan wewenang, pengaturan tentang diskresi yang teknis, baik itu standard operation procedure (SOP), buku pedoman, Prosedur Tetap atau istilah lainnya, penting sebagai dasar untuk menilai performance dan perilaku aparat penegak hukum dan hakim.
Sumber : Masyarakat Pemantau Peradilan

Bisa disimpulkan diskresi adalah wewenang bagi penegak hukum untuk mengambil keputusan sepihak atas dasar penilaian diri. Sayangnya pelaksanaan di jalanan menjadikan istilah ini berkonotasi negatif karena bisa menyimpang menjadi korupsi.

Contoh :

diskresi positif
>> di sebuah perempatan, kondisi jalanan macet, arus dari arah A terlalu padat sementara arah sebaliknya (arus B) lengang. Polisi kemudian memberi instruksi kepada pengendara dari arus A untuk terus berjalan walaupun lampu lalu lintas berwarna merah.

>> atau contoh kasus kendaraan pribadi yang diperbolehkan masuk jalur busway

>> atau saat banjir melanda Jakarta, jalan tol dibuka untuk semua jenis kendaraan. Saya termasuk yang ngebela-belain untuk coba masuk tol dengan motor walaupun jarak tempuh menjadi lebih jauh 😀 jarang-jarang nih, coy! Lima tahun sekali lhoo…
Menurut AKBP Drs. Chrysnanda D.L., M.Si. (Kasubdit Dikyasa PMJ), dalam penutup artikelnya yang ada di sini :

…menunjukan tindakan diskresi yang cenderung menjadi korupsi yang dilakukan baik oleh individual petugas kepolisian atau oleh birokrasi yang merupakan tindakan yang saling terkait dan berdasarkan atau berpedoman dari kebijaksanaan–kebijaksanaan pimpinan dalam birokrasi.
…
Pertimbangan dilakukannya tindakan diskresi oleh petugas dalam menangani berbagai pelanggaran hukum dipengaruhi beberapa faktor antara lain karena kekaburan pemahaman hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan diskresi, lemahnya sistem kontrol dan kendali,kurangnya dukungan anggaran untuk operasional, adanya tuntutan atau kewajiban yang harus dipenuhi baik untuk pribadi atau organisasi di samping itu juga kurangnya gaji petugas kepolisian di samping itu dari pihak masyarakatnya yang kadang enggan menyelesaikan masalahnya dengan jalur hukum.
Disamping itu birokrasi dalam organisasi Polri merupakan birokrasi Weberian, yaitu semakin tinggi jabatannya semakin besar kewenangannya/kekuasaannya. Semakin rendah hierarkinya semakin kecil pula kewenangannya. Disiplin dalam organisasi Polri adalah sistem bapak, di mana hirarki bawah tidak berani bertindak jika tidak mendapat restu atau perintah dari hierarki atas dan menganggap atasan atau pimpinan sebagai pusat kekuasaan.

Nah! Artinya? Bahwa korupsi di dalam tubuh kepolisian sudah terorganisir secara rapi dan tertanam sebegitu dalam karena ada perintah dari atasan, dan semua setoran yang diterima juga harus dikumpulkan ke pimpinan?

Ah itu kan orang lain yang berbuat. Biarkan saja jangan ditiru. Yang penting kita harus memulai dari diri sendiri untuk saling menghormati antarpengguna jalan dan berusaha mematuhi aturan di jalan. Jangan lakukan ini karena takut menjadi korban korupsi polisi melanggar aturan, tapi lakukanlah untuk keselamatan dan kenyamanan Anda saat berkendara.

Sementara saya juga akan bersembunyi dan melarikan diri berusaha menyelamatkan diri dan blog ini demi meneruskan tujuan mengapa blog ini dibuat. Semoga kebebasan berpendapat ngeblog masih dilindungi. Dan semoga dengan HUT RI yang mencapai usia 62 tahun juga akan membuat rakyatnya semakin dewasa dan pandai korupsi demi mewujudkan kualitas Indonesia yang lebih baik.

MERDEKA!